Dalam dunia yang terus berkembang dan semakin terintegrasi secara global, standar akuntansi dan pelaporan keuangan juga harus beradaptasi agar tetap relevan dan akurat. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah perubahan nomenklatur dari PSAK 24 menjadi PSAK 219, yang sudah pernah dibahas pada artikel sebelumnya. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam hal imbalan kerja.

Landasan Hukum Perubahan ke PSAK 219

Selama bertahun-tahun, PSAK 24 telah menjadi standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan imbalan kerja di Indonesia. Namun, dengan perkembangan International Financial Reporting Standards (IFRS) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional, serta perubahan dalam lingkungan bisnis global, nomenklatur PSAK 24 telah diubah menjadi PSAK 219. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan kewajiban imbalan kerja serta memberikan panduan yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ilmu aktuaria dan praktik akuntansi global.

PSAK 219 juga dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang ada dalam PSAK 24, terutama terkait penyesuaian asumsi aktuaria dan pengukuran kewajiban. Perubahan nomenklatur ini akan berlaku secara efektif pada 1 Januari 2025, memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan panduan baru yang lebih komprehensif dan relevan.

Hubungan dengan PSAK lainnya

Di Indonesia, PSAK 219 tidak berdiri sendiri tetapi berintegrasi dengan berbagai standar akuntansi lainnya yang membentuk kerangka pelaporan keuangan secara keseluruhan, antara lain sebagai berikut:

PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan): PSAK 219 diterapkan dalam konteks PSAK 1, di mana kewajiban imbalan kerja diakui sebagai bagian dari liabilitas dan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.
PSAK 2 (Laporan Arus Kas): PSAK 219 memengaruhi laporan arus kas, khususnya terkait pengeluaran kas untuk pembayaran imbalan kerja yang harus diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan PSAK 2.
PSAK 5 (Segmen Operasi): Dalam PSAK 5, imbalan kerja yang dihitung berdasarkan PSAK 219 mungkin perlu disegmentasi dalam laporan keuangan untuk mencerminkan kinerja segmen yang berbeda, memungkinkan pemangku kepentingan memahami dampaknya dalam konteks operasional.
PSAK 53 (Akuntansi Imbalan Kerja dengan Pembayaran Saham): PSAK 53 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk pembayaran saham atau opsi saham kepada karyawan.

PSAK 53 dan PSAK 219 mengatur jenis imbalan kerja yang berbeda, namun keduanya berhubungan dalam pengakuan total kewajiban imbalan kerja di laporan keuangan. Perusahaan harus memastikan semua bentuk imbalan kerja diukur dan diungkapkan dengan benar untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan.

Regulasi PSAK 219 terhadap IFRS 19

PSAK 219 diadopsi dengan mengacu pada IFRS 19 (Employee Benefits), yang merupakan standar internasional mengenai pelaporan imbalan kerja. Penyelarasan standar ini dengan IFRS 19 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan di Indonesia konsisten dengan praktik internasional, meningkatkan transparansi dan komparabilitas pada tingkat global.

1. Pengukuran Liabilitas Manfaat Lebih Akurat dan Relevan

Pengukuran liabilitas imbalan kerja dalam PSAK 24 sering kali dilakukan dengan asumsi yang lebih statis, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar atau risiko spesifik perusahaan. Sementara itu, PSAK 219 mengharuskan penggunaan asumsi yang lebih dinamis dan realistis, seperti tingkat diskonto yang harus lebih mencerminkan kondisi pasar aktual dan risiko perusahaan.

Perubahan ini berdampak pada peningkatan akurasi pengukuran liabilitas, yang berarti angka yang muncul di neraca akan lebih mencerminkan nilai sebenarnya dari kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Juga angka liabilitas akan mengubah posisi keuangan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki program manfaat karyawan yang signifikan.

2. Pengungkapan yang Lebih Mendetail

PSAK 219 memperluas persyaratan pengungkapan, termasuk rincian lebih lanjut tentang program manfaat karyawan, asumsi yang digunakan, dan risiko yang terkait. Hal ini berarti laporan keuangan akan menjadi lebih rinci, memberikan informasi tambahan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang meningkatkan transparansi tetapi juga menambah kompleksitas dalam penyusunan laporan.

3. Manajemen Risiko yang Lebih Komprehensif

PSAK 219 menuntut perusahaan untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, seperti fluktuasi pasar atau risiko kredit yang dapat mempengaruhi perusahaan terutama untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja. Hal ini berarti perusahaan perlu membuat cadangan yang lebih besar atau mengubah strategi investasi mereka untuk meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi, yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi dan arus kas.

Bagaimana Pengawasan Regulasinya?

Pengawasan dan regulasi terkait implementasi PSAK 219 dilakukan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan bahwa kewajiban imbalan kerja diukur serta diungkapkan dengan benar. Perusahaan harus mengikuti pedoman yang diberikan dan memperhatikan perkembangan regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi PSAK.

Perusahaan harus menyimpan semua dokumentasi terkait perhitungan kewajiban imbalan kerja, termasuk asumsi aktuaria, metode perhitungan, dan data karyawan, yang akan ditinjau oleh auditor. Selain itu, perusahaan perlu menyusun laporan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 219, mencakup rincian kewajiban, metode perhitungan, dan asumsi utama. Dokumentasi ini penting tidak hanya untuk keperluan audit, tetapi juga untuk mendukung klaim kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan.