Dalam artikel sebelumnya tentang cuti besar, kita melihat bagaimana satu janji dalam perjanjian kerja bersama (PKB) bisa menjadi kewajiban yang luput dari laporan keuangan. Tapi cuti besar hanyalah satu contoh. Di banyak perusahaan, dokumen ini diperlakukan sebagai urusan dua pihak…
Sejak diundangkan pada November 2020, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang paling banyak diperbincangkan dalam dunia usaha Indonesia. Sebagai omnibus law, ia mengubah puluhan undang-undang sekaligus — dan klaster yang paling terasa dampaknya bagi perusahaan adalah…
“Kami bukan perusahaan profit, jadi tidak perlu laporan aktuaria.” Kalimat ini lebih sering terdengar dari yang seharusnya — dari pengurus yayasan pendidikan besar, dari manajemen koperasi simpan pinjam dengan ratusan karyawan, dari direktur keuangan lembaga filantropi yang laporan keuangannya diaudit…
“Pak, kita pakai yang lama atau yang baru ya untuk hitung pesangon si Budi?” Pertanyaan ini mungkin sudah puluhan kali muncul di meja HR sejak UU Cipta Kerja (UUCK) berlaku. Dan jujur saja, kebingungan ini sangat wajar. Sejak 2020, Indonesia…
Kebutuhan akan jasa aktuaria profesional sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin memastikan compliance penuh terhadap regulasi imbalan kerja di Indonesia. PSAK 219 (revisi dari PSAK 24) mengatur employee benefits dengan requirement yang jauh lebih ketat. Untuk entitas yang menggunakan…
Indonesian companies face a complex web of legal requirements when it comes to employee benefits. Beyond the moral obligation to treat employees fairly, there are strict legal mandates that require actuarial services to ensure compliance. Understanding these legal frameworks is…
Tahun 2025 menandai titik balik bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku mandatory membawa perubahan fundamental dalam bagaimana perusahaan melaporkan komitmen Environmental, Social, dan Governance (ESG) mereka. Namun, satu pertanyaan krusial sering…
Dalam praktik aktuaria imbalan kerja berdasarkan PSAK 219, perhitungan kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak semata-mata soal angka—ia juga menyentuh dimensi keadilan yang sering terabaikan. Bayangkan Anda sudah bekerja 15 tahun di sebuah perusahaan. Tiba-tiba perusahaan diakuisisi oleh investor baru. Masa…
Severance pay is a fundamental right for workers in Indonesia who experience employment termination, as regulated in employment regulations that have undergone significant changes since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The…
The Evolution from PSAK 24 Starting January 1, 2024, Indonesian companies must adapt to PSAK 219, the renumbered version of PSAK 24 (Employee Benefits Accounting Standard). While this may seem like a simple name change, it represents a significant changes…