“Memilih standar akuntansi yang tepat bukan hanya soal kepatuhan, tapi strategi pengelolaan kewajiban jangka panjang.” Di tengah kompleksitas pelaporan keuangan, pertanyaan kritis sering muncul: standar mana yang harus diterapkan untuk pencatatan imbalan kerja—PSAK 24 atau SAK ETAP? Jawabannya tidak sesederhana…
Pesangon adalah hak utama bagi pekerja di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berikut penjelasan mengenai…
Pemerintah Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—sering disebut sebagai “Omnibus Law Cipta Kerja”—dengan tujuan menyederhanakan dan memperbaiki regulasi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah ketenagakerjaan, terutama terkait pengaturan hak-hak pekerja, seperti imbalan…
Dalam dunia yang terus berkembang dan semakin terintegrasi secara global, standar akuntansi dan pelaporan keuangan juga harus beradaptasi agar tetap relevan dan akurat. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah perubahan nomenklatur dari PSAK 24 menjadi PSAK 219, yang sudah pernah…
PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban imbalan kerja. Imbalan kerja sendiri dapat mencakup gaji, tunjangan, pesangon, serta manfaat pensiun. Pentingnya pemahaman dasar hukum dalam penerapan PSAK 24 tidak hanya berdampak pada ketepatan pelaporan keuangan,…
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 219 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban serta biaya terkait imbalan kerja karyawan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja secara transparan dan…