Pemerintah Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—sering disebut sebagai “Omnibus Law Cipta Kerja”—dengan tujuan menyederhanakan dan memperbaiki regulasi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah ketenagakerjaan, terutama terkait pengaturan hak-hak pekerja, seperti imbalan…
Dalam dunia yang terus berkembang dan semakin terintegrasi secara global, standar akuntansi dan pelaporan keuangan juga harus beradaptasi agar tetap relevan dan akurat. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah perubahan nomenklatur dari PSAK 24 menjadi PSAK 219, yang sudah pernah…
PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban imbalan kerja. Imbalan kerja sendiri dapat mencakup gaji, tunjangan, pesangon, serta manfaat pensiun. Pentingnya pemahaman dasar hukum dalam penerapan PSAK 24 tidak hanya berdampak pada ketepatan pelaporan keuangan,…
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 219 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban serta biaya terkait imbalan kerja karyawan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja secara transparan dan…