Misalnya, ada sebuah perusahaan manufaktur menengah dengan 200 karyawan—mungkin CV yang sudah berkembang jadi PT, koperasi besar, atau yayasan pendidikan swasta. Perusahaan ini tidak listing di bursa, tidak terdaftar di OJK, dan tidak menghimpun dana masyarakat seperti bank. Intinya, Anda adalah entitas tanpa akuntabilitas publik.

Efektif sejak 1 Januari 2025, standar akuntansi yang digunakan telah berganti nama dari SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) menjadi SAK EP (Entitas Privat). Bukan sekadar ganti nama, tetapi juga ada penyesuaian substansi untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis dan regulasi terbaru—termasuk dalam hal pencatatan imbalan kerja.

Nah, perusahaan tersebut memiliki kebijakan memberikan uang pisah kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela—sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh UU Cipta Kerja. Karyawan dengan masa kerja 5 tahun bisa mendapat 0,5 kali gaji bulanan, yang bekerja 10 tahun mendapat 1,5 kali gaji, dan seterusnya hingga maksimal 3 kali gaji untuk masa kerja di atas 18 tahun.

Pertanyaannya: bagaimana perusahaan mencatat kewajiban ini dalam laporan keuangan sesuai karakteristik SAK EP?

Mengapa Withdrawal Benefits Menjadi Tantangan Khusus

Berbeda dengan pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang diatur jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan, withdrawal benefits adalah kebijakan sukarela perusahaan. UU Cipta Kerja sebenarnya tidak mewajibkan perusahaan memberikan kompensasi apa pun untuk karyawan yang mengundurkan diri. Namun banyak perusahaan, terutama yang ingin mempertahankan talenta berkualitas, justru menawarkan benefit ini sebagai competitive advantage.

Di sinilah kompleksitas akuntansi muncul. SAK EP memang dirancang untuk entitas kecil dan menengah dengan prinsip kesederhanaan, tetapi bukan berarti Anda bisa mengabaikan kewajiban material yang muncul dari kebijakan internal perusahaan.

Siapa yang Menggunakan SAK EP?

Sebelum masuk ke teknis, penting memahami landscape pengguna SAK EP di Indonesia. Standar ini diperuntukkan bagi:

Entitas Bisnis:

PT/CV skala menengah yang tidak listing di bursa
Perusahaan keluarga dengan omzet signifikan
Distributor regional dan importir
Perusahaan konstruksi menengah
Pabrik manufaktur lokal

Entitas Non-Profit:

Yayasan pendidikan swasta (sekolah, kampus)
Rumah sakit swasta non-tbk
Koperasi besar
Organisasi keagamaan dengan aset material

Entitas Khusus:

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang sudah berkembang
Perkumpulan profesi dengan karyawan tetap

Karakteristik umum mereka: tidak terdaftar di pasar modal, tidak menghimpun dana publik (seperti bank atau asuransi), dan tidak masuk kategori entitas berakuntabilitas publik signifikan menurut regulator.

Karakteristik SAK EP dalam Imbalan Pasca Kerja

Inilah yang membedakan SAK EP dengan PSAK 219 (yang wajib untuk perusahaan publik):

1. Tidak Wajib Menggunakan Aktuaris Perusahaan publik yang menggunakan PSAK 219 wajib menyewa jasa aktuaris independen untuk menghitung liabilitas imbalan kerja dengan metode Projected Unit Credit. Biaya jasa aktuaris bisa mencapai Rp 15-50 juta per tahun tergantung kompleksitas.

SAK EP? Anda boleh menggunakan metode estimasi sederhana berbasis data internal. Ini cost-saving signifikan untuk entitas menengah.

2. Pengakuan Langsung di Laba Rugi PSAK 219 memisahkan komponen biaya ke laba rugi dan OCI (Other Comprehensive Income) untuk actuarial gains/losses. SAK EP menyederhanakan: semua beban langsung masuk laba rugi. Tidak ada konsep OCI yang membingungkan.

3. Disclosure Minimal PSAK 219 mensyaratkan disclosure puluhan item: sensitivity analysis, maturity profile, breakdown biaya per komponen, dll. SAK EP cukup mengungkapkan:

Kebijakan akuntansi yang digunakan
Metode estimasi
Jumlah liabilitas dan beban periode berjalan
Asumsi kunci (jika ada)

4. Fleksibilitas Asumsi Entitas SAK EP tidak harus menggunakan government bond yield untuk discount rate (yang volatile dan kompleks). Anda bisa menggunakan pendekatan praktis seperti rata-rata suku bunga deposito atau cost of borrowing perusahaan.

5. Update Tidak Harus Annual PSAK 219 mengharuskan perhitungan ulang setiap tahun. SAK EP memberikan fleksibilitas: jika tidak ada perubahan signifikan (kebijakan benefit, jumlah karyawan, struktur gaji), Anda bisa menggunakan estimasi tahun sebelumnya dengan adjustment sederhana.

Pengakuan Awal: Apakah Ini Liabilitas?

Langkah pertama adalah menentukan apakah withdrawal benefits ini harus diakui sebagai liabilitas. Dalam SAK EP, sebuah kewajiban diakui ketika perusahaan memiliki “kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu” dan kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumber daya.

Untuk withdrawal benefits, meskipun tidak diwajibkan undang-undang, kewajiban tetap ada jika:

Kebijakan sudah terdokumentasi formal (misalnya dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama)
Perusahaan secara konsisten membayar benefit ini di masa lalu
Karyawan memiliki ekspektasi yang wajar bahwa benefit ini akan dibayarkan

Jika ketiga kondisi ini terpenuhi, maka secara substansi Anda memiliki “constructive obligation”—kewajiban yang timbul dari praktik bisnis established, bukan sekadar niat baik.

Metode Pengukuran yang Praktis

SAK EP tidak mengharuskan Anda menggunakan metode aktuaria yang rumit seperti Projected Unit Credit dalam PSAK 219. Namun Anda tetap harus mengukur liabilitas secara wajar. Ada beberapa pendekatan praktis:

Pendekatan Service Cost Sederhana: Hitung estimasi kewajiban berdasarkan jumlah karyawan aktif, rata-rata masa kerja, dan faktor benefit dalam kebijakan perusahaan. Misalnya, jika Anda memiliki 50 karyawan dengan masa kerja rata-rata 8 tahun dan faktor benefit 1x gaji bulanan, estimasi liabilitas adalah 50 karyawan × gaji rata-rata × 1.

Pendekatan Turnover-Adjusted: Metode ini lebih akurat dengan mempertimbangkan probabilitas karyawan akan mengundurkan diri. Dari data historis, jika rata-rata 10% karyawan resign per tahun, maka Anda bisa mendiskon liabilitas maksimal dengan faktor turnover ini.

Pendekatan Incremental Accrual: Akui beban secara bertahap setiap periode berdasarkan pertambahan masa kerja karyawan. Ini paling sesuai dengan prinsip matching dalam akuntansi.

Contoh Perhitungan Sederhana

Mari kita gunakan kasus nyata. PT Sentosa Makmur memiliki 30 karyawan dengan distribusi:

10 karyawan masa kerja 3-5 tahun (faktor 0,5x)
12 karyawan masa kerja 6-11 tahun (faktor 1x)
8 karyawan masa kerja 12-17 tahun (faktor 2x)

Rata-rata gaji bulanan Rp 8 juta. Tanpa adjustment turnover, estimasi liabilitas withdrawal benefits:

Kelompok 1: 10 × Rp 8 juta × 0,5 = Rp 40 juta
Kelompok 2: 12 × Rp 8 juta × 1 = Rp 96 juta
Kelompok 3: 8 × Rp 8 juta × 2 = Rp 128 juta
Total liabilitas: Rp 264 juta

Jika data historis menunjukkan turnover rate 15% per tahun, Anda bisa mengalikan dengan faktor adjustment (misalnya 0,6 untuk probabilitas kumulatif resignation) sehingga liabilitas menjadi sekitar Rp 158 juta.

Pencatatan dan Pengungkapan

Dalam SAK EP, pencatatan withdrawal benefits mengikuti prinsip dasar:

Dr. Beban Imbalan Karyawan      Rp xxx
    Cr. Liabilitas Imbalan Karyawan   Rp xxx

Pada catatan atas laporan keuangan, Anda perlu mengungkapkan:

Kebijakan perusahaan terkait withdrawal benefits
Metode estimasi yang digunakan
Asumsi signifikan (turnover rate, proyeksi gaji)
Jumlah liabilitas pada akhir periode

Kapan Harus Upgrade ke Metode Aktuaria

Meskipun SAK EP membolehkan metode sederhana, ada situasi di mana Anda sebaiknya menggunakan jasa aktuaris:

Liabilitas withdrawal benefits material (>5% dari total liabilitas)
Struktur benefit sangat kompleks dengan multiple tiers
Perusahaan berencana IPO atau mengajukan kredit besar
Auditor mensyaratkan perhitungan lebih akurat

Withdrawal benefits memang tidak wajib secara hukum, tetapi jika sudah menjadi praktik established di perusahaan Anda, maka harus diakui dan diukur dengan wajar dalam laporan keuangan.

Keuntungan SAK EP untuk kasus ini:

Anda tidak perlu mengeluarkan biaya puluhan juta untuk jasa aktuaris
Metode perhitungan bisa disesuaikan dengan kapasitas tim finance internal
Pengungkapan yang lebih ringkas namun tetap informatif
Fleksibilitas dalam memilih asumsi yang reasonable

Yang terpenting, dokumentasikan asumsi dan metodologi Anda dengan baik—ini akan memudahkan proses audit dan memberikan transparansi kepada stakeholder tentang kewajiban jangka panjang perusahaan. SAK EP memberikan balance sempurna antara kesederhanaan praktis dan kewajaran penyajian, cocok untuk entitas menengah yang ingin mengelola keuangan secara profesional tanpa beban administratif berlebihan.