Simulasi Perhitungan Valuasi Pensiun PSAK 219

Valuasi pensiun menurut PSAK 219 (dulu PSAK 24) adalah proses penting yang membutuhkan data detail dan perhitungan yang cermat. Proses ini krusial dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajiban imbalan pasca kerja kepada karyawan.

Perhitungan valuasi pensiun pun menyesuaikan prinsip PSAK 219 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai standar akuntansi keuangan. Implementasi ini bertujuan agar perusahaan:

• Merencanakan serta menyiapkan dana untuk pembayaran imbalan pasca kerja di masa mendatang.

• Menghindari risiko tersembunyinya kewajiban imbalan kerja dalam laporan keuangan.

• Menjaga arus kas perusahaan tetap sehat, baik dari sisi laba maupun pencadangan dana.

Klasifikasi Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 219

PSAK 219 mengatur jenis imbalan kerja ke dalam beberapa kategori, antara lain:

• Imbalan jangka pendek, yakni imbalan kerja yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan karyawan memenuhi kewajibannya memberi jasa.
• Imbalan jangka panjang, yakni imbalan kerja yang jatuh setelah 12 bulan setelah akhir periode pelaporan karyawan memenuhi kewajibannya memberi jasa.
• Pemutusan kontrak kerja, yakni imbalan kerja terutang akibat perusahaan memberhentikan karyawan sebelum usia pensiun karyawan semestinya.
• Imbalan pasca kerja, yakni imbalan kerja terutang setelah karyawan menyelesaikan masa kerjanya.

Adapun dana pensiun termasuk dalam imbalan pasca kerja. Perhitungan dana pensiun masuk dalam konsep akuntansi accrual basis dan perlu dihitung untuk dicadangkan dalam PSAK 219.

Langkah Perhitungan Valuasi Pensiun

Diperlukan aktuaris profesional untuk membantu perusahaan melakukan valuasi pensiun. Hal ini dikarenakan memerlukan beberapa tahap yang kompleks dan data yang lengkap yang memiliki potensi kekeliruan kalkulasi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan oleh mereka yang sudah berpengalaman.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perhitungan valuasi dana pensiun sesuai prinsip PSAK 219 adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi kewajiban pensiun
   Perusahaan melakukan identifikasi semua kewajiban terkait program pensiun, baik kewajiban saat ini maupun yang akan datang.
   Contoh: Kewajiban saat ini : Rp6 miliar, Kewajiban akan datang : Rp2,5 miliar
2. Penentuan tingkat diskonto
   Tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai kewajiban pensiun saat ini. Tingkat diskonto yang digunakan sebaiknya juga mencerminkan tingkat bunga pasar yang terjadi saat tanggal valuasi.
   Contoh: Tingkat diskonto  5%
3. Asumsi tingkat kenaikan gaji dan biaya kesehatan
   Dua aspek ini memengaruhi besarnya kewajiban pensiun di masa mendatang.
   Contoh : Kenaikan gaji  4%, Pertumbuhan biaya kesehatan 4,5%
4. Estimasi tingkat pertumbuhan hasil investasi aset pensiun
   Pertumbuhan imbal hasil ini diantisipasi dari portofolio investasi.
   Contoh: Pertumbuhan hasil investasi : 6,5%
5. Asumsi masa kerja lalu dan sisa masa kerja (menuju pensiun)
   Masa kerja karyawan dan masa pensiun akan memengaruhi besarnya kewajiban pensiun yang harus dibayar perusahaan.
   Contoh: Masa kerja lalu 27 tahun, Sisa masa kerja  18 tahun
6. Asumsi tingkat kematian dan cacat
   Tingkat kematian dan cacat akan memengaruhi pembayaran manfaat pensiun.
   Contoh: Tingkat kematian 1,2%, Tingkat cacat  0,7%
7. Perhitungan kewajiban pensiun
   Manfaat yang diharapkan adalah Rp1,2 miliar dan dibayarkan dalam 12 tahun dengan diskonto 5,5%.
   Rumus:
   \[
   \text{Kewajiban pensiun} = \text{Manfaat yang diharapkan} \times (1 + r)^{t}
   \]\[
   = Rp\,1.200.000.000 \times (1 + 0{,}055)^{12} \approx Rp\,721.000.000
   \]

Demikianlah contoh perhitungan valuasi pensiun dengan prinsip PSAK 24. Apabila nantinya terjadi perubahan asumsi atau peristiwa signifikan lainnya, maka perusahaan wajib melakukan penyesuaian periodik. Butuh diskusi lebih lanjut atau membutuhkan bantuan jasa aktuaris untuk menyelesaikan perhitungan imbalan pasca kerja Anda, jangan ragu hubungi kami KKA Nirmala di sini.