Dalam artikel sebelumnya tentang cuti besar, kita melihat bagaimana satu janji dalam perjanjian kerja bersama (PKB) bisa menjadi kewajiban yang luput dari laporan keuangan. Tapi cuti besar hanyalah satu contoh. Di banyak perusahaan, dokumen ini diperlakukan sebagai urusan dua pihak saja: tim hubungan industrial dan serikat pekerja. Dokumen itu dinegosiasikan dengan serius, ditandatangani, lalu disimpan rapi — dan jarang dibuka lagi. Padahal bagi tim keuangan, PKB adalah salah satu dokumen paling menentukan: hampir setiap angka kewajiban imbalan kerja di laporan keuangan berakar dari apa yang tertulis di dalamnya.
Apa itu PKB?
Sederhananya, PKB adalah kesepakatan tertulis hasil perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja, yang kemudian didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan. Bedanya dengan peraturan perusahaan: peraturan perusahaan disusun oleh manajemen sendiri, sementara PKB lahir dari negosiasi dua arah dan mengikat kedua belah pihak layaknya kontrak. Perusahaan yang sudah memilikinya tidak lagi memakai peraturan perusahaan — dokumen inilah penggantinya.
Karena lahir dari negosiasi, isi PKB umumnya menjanjikan lebih daripada ketentuan minimum pemerintah: pesangon dengan pengali lebih tinggi, penghargaan masa kerja, cuti besar, uang pisah, santunan duka, sampai fasilitas kesehatan. Dan di sinilah prinsip dasar hukum ketenagakerjaan bekerja: aturan pemerintah adalah batas bawah, bukan batas atas. Ketika PKB menjanjikan lebih, janji itulah yang berlaku dan menjadi dasar perhitungan kewajiban perusahaan. Contoh nyatanya terjadi saat PP 35/2021 menurunkan formula pesangon: perusahaan yang PKB-nya masih memuat skema lama yang lebih tinggi tetap harus menghitung kewajibannya memakai skema lama itu, bukan formula baru pemerintah. Menurunkan kewajiban dalam situasi itu bukan urusan pembukuan, melainkan urusan meja perundingan.
Pasal-Pasal yang Menentukan Angka di Neraca
Kalau dokumen itu dibuka dan ditelusuri, ada lima kelompok pasal yang paling menentukan angka kewajiban. Dua yang pertama umumnya sudah terhitung. Pasal pesangon beserta penghargaan masa kerja — bandingkan besarannya dengan tabel standar di Pasal 40 PP 35/2021 serta rincian pengali per alasan PHK di pasal-pasal berikutnya, seperti dijelaskan di atas. Lalu pasal usia pensiun: angka sederhana yang menentukan kapan setiap karyawan diproyeksikan menerima haknya. Berbeda dengan pesangon, usia pensiun tidak ditetapkan regulasi ketenagakerjaan; ia sepenuhnya wilayah pengaturan internal perusahaan — sehingga menggesernya sedikit saja mengubah hasil perhitungan seluruh karyawan.
Tiga berikutnya yang paling sering luput. Pasal penghargaan ulang tahun dinas — bonus uang, emas, atau cuti tambahan di masa kerja tertentu, termasuk cuti besar; sejak UU Cipta Kerja, istirahat panjang semacam ini tidak lagi diwajibkan undang-undang, melainkan diserahkan pada pengaturan perusahaan sesuai Pasal 79 ayat (5) UU 13/2003 yang telah diubah. Pasal santunan duka bagi ahli waris karyawan yang meninggal, yang sering dijanjikan di atas ketentuan minimum Pasal 57 PP 35/2021. Dan yang paling sering mengejutkan: pasal fasilitas kesehatan bagi pensiunan — janji yang sama sekali tidak diatur regulasi ketenagakerjaan, murni lahir dari PKB, tapi nilainya didorong kenaikan biaya medis yang lazimnya jauh lebih cepat daripada inflasi umum.
Mengapa pasal-pasal itu mudah terlewat? Polanya hampir selalu sama: nilai per kejadiannya terasa kecil — sekeping emas, santunan sekali bayar, penggantian obat seorang pensiunan — sehingga dicatat sebagai pengeluaran biasa saat dibayar. Yang tidak terlihat adalah akumulasinya: janji yang sama berlaku untuk ratusan karyawan selama puluhan tahun ke depan. Perhitungan aktuaria ada justru untuk mengubah tumpukan janji yang tak kasatmata itu menjadi satu angka yang bisa dikelola.
Menjaga Jembatan antara PKB dan Laporan Keuangan
Dalam setiap perhitungan imbalan kerja PSAK 219, dokumen pertama yang diminta aktuaris bukan data gaji, melainkan PKB atau peraturan perusahaan yang berlaku. Data karyawan hanya bahan bakunya; PKB adalah resepnya. Masalah muncul ketika jembatan antara tim hubungan industrial dan tim keuangan putus: PKB diperbarui di tengah tahun, tapi kabarnya tidak sampai ke tim yang mengurus perhitungan. Laporan pun disusun berdasarkan versi lama, dan selisihnya baru ketahuan saat audit — semakin lama terlewat, semakin besar kejutannya.
Karena itu, menjelang musim tutup buku, ada tiga kebiasaan sederhana yang layak dibangun. Pertama, tandai setiap pasal — berikut lampiran dan kesepakatan tambahannya — yang menjanjikan pembayaran atau fasilitas kepada karyawan, lalu cocokkan dengan ringkasan skema di laporan valuasi terakhir; setiap janji yang tidak muncul di laporan adalah temuan yang layak dikonfirmasi. Kedua, setiap kali perundingan PKB menyentuh pasal imbalan, libatkan tim keuangan sejak awal agar dampaknya ke laporan keuangan dihitung sebelum disepakati, bukan sesudahnya. Ketiga, jadikan penyerahan edisi terbarunya sebagai langkah standar setiap kali perhitungan tahunan dimulai.
PKB adalah wajah kesepakatan perusahaan dengan karyawannya — dan dokumen yang hidup, dirundingkan ulang tiap beberapa tahun. Memastikan isinya terbaca utuh oleh laporan keuangan bukan sekadar urusan kepatuhan: itu cara memastikan janji yang dinegosiasikan dengan susah payah juga dikelola dengan sungguh-sungguh, tanpa ada pasal yang bekerja diam-diam di luar neraca.