Kebutuhan akan jasa aktuaria profesional sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin memastikan compliance penuh terhadap regulasi imbalan kerja di Indonesia. PSAK 219 (revisi dari PSAK 24) mengatur employee benefits dengan requirement yang jauh lebih ketat. Untuk entitas yang menggunakan…
Indonesian companies face a complex web of legal requirements when it comes to employee benefits. Beyond the moral obligation to treat employees fairly, there are strict legal mandates that require actuarial services to ensure compliance. Understanding these legal frameworks is…
Tahun 2025 menandai titik balik bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku mandatory membawa perubahan fundamental dalam bagaimana perusahaan melaporkan komitmen Environmental, Social, dan Governance (ESG) mereka. Namun, satu pertanyaan krusial sering…
Dalam praktik aktuaria imbalan kerja berdasarkan PSAK 219, perhitungan kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak semata-mata soal angka—ia juga menyentuh dimensi keadilan yang sering terabaikan. Bayangkan Anda sudah bekerja 15 tahun di sebuah perusahaan. Tiba-tiba perusahaan diakuisisi oleh investor baru. Masa…
Severance pay is a fundamental right for workers in Indonesia who experience employment termination, as regulated in employment regulations that have undergone significant changes since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The…
The Evolution from PSAK 24 Starting January 1, 2024, Indonesian companies must adapt to PSAK 219, the renumbered version of PSAK 24 (Employee Benefits Accounting Standard). While this may seem like a simple name change, it represents a significant changes…
Praktik outsourcing, atau penggunaan karyawan outsource, masih menjadi strategi yang umum diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Meski dianggap efektif untuk mendukung efisiensi bisnis, sistem ini sering menuai diskusi hangat, terutama terkait imbalan kerja dan hak-hak pekerja. Skema pekerja alih…
IFRS Interpretations Committee, yang sebelumnya dikenal sebagai IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), merupakan badan yang berperan dalam memberikan interpretasi atas standar akuntansi IFRS agar penerapannya tetap seragam di seluruh dunia. Mari pelajari lebih dalam! Peran IFRIC IFRS merupakan seperangkat…
“Memilih standar akuntansi yang tepat bukan hanya soal kepatuhan, tapi strategi pengelolaan kewajiban jangka panjang.” Di tengah kompleksitas pelaporan keuangan, pertanyaan kritis sering muncul: standar mana yang harus diterapkan untuk pencatatan imbalan kerja—PSAK 24 atau SAK ETAP? Jawabannya tidak sesederhana…
Pesangon adalah hak utama bagi pekerja di Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berikut penjelasan mengenai…