PSAK 219 imbalan kerja memperketat requirement untuk program pensiun defined benefit. Finance Director kini wajib mencatat liabilitas perusahaan dalam bentuk Defined Benefit Obligation (DBO) yang dihitung dengan metode aktuaria kompleks. Angka ini bisa berubah drastis, naik 20-30% setiap tahun akibat…
Kebutuhan akan jasa aktuaria profesional sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin memastikan compliance penuh terhadap regulasi imbalan kerja di Indonesia. PSAK 219 (revisi dari PSAK 24) mengatur employee benefits dengan requirement yang jauh lebih ketat. Untuk entitas yang menggunakan…
Indonesian companies face a complex web of legal requirements when it comes to employee benefits. Beyond the moral obligation to treat employees fairly, there are strict legal mandates that require actuarial services to ensure compliance. Understanding these legal frameworks is…
Tahun 2025 menandai titik balik bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku mandatory membawa perubahan fundamental dalam bagaimana perusahaan melaporkan komitmen Environmental, Social, dan Governance (ESG) mereka. Namun, satu pertanyaan krusial sering…
Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kerja, terutama imbalan pasca kerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan manfaat pensiun. Kewajiban ini bukan hanya soal memenuhi peraturan ketenagakerjaan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mencatat dan mengelola…
Implementasi PSAK 24 imbalan kerja bukan sekadar pencatatan akuntansi biasa. Standar ini mensyaratkan penggunaan ilmu aktuaria untuk mengukur kewajiban imbalan pasca kerja dengan akurat. Dengan transisi penomoran baru ke PSAK 219 efektif 1 Januari 2024, peran aktuaris menjadi semakin kritikal…
Perhitungan aktuaria untuk imbalan kerja karyawan sering dianggap sebagai black box yang cukup rumit. Banyak praktisi keuangan dan HR hanya menerima angka final dari konsultan aktuaria tanpa benar-benar memahami bagaimana angka tersebut diperoleh. Padahal, memahami anatomi perhitungan ini sangat penting…
Sejak PSAK 219 berlaku efektif tahun 2024, perhitungan imbalan pasca kerja karyawan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dengan standar aktuaria profesional. Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah perusahaan sebaiknya menggunakan jasa aktuaris publik eksternal atau merekrut aktuaris internal? Keputusan…
Ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan program pensiun kepada karyawan, salah satu pilihan yang sering muncul adalah DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Namun, tidak semua orang tahu bahwa DPLK memiliki dua jenis program dengan karakteristik sangat berbeda: PPUKP dan PPIP. Memahami…
Dalam praktik aktuaria imbalan kerja berdasarkan PSAK 219, perhitungan kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak semata-mata soal angka—ia juga menyentuh dimensi keadilan yang sering terabaikan. Bayangkan Anda sudah bekerja 15 tahun di sebuah perusahaan. Tiba-tiba perusahaan diakuisisi oleh investor baru. Masa…