Indonesian companies face a complex web of legal requirements when it comes to employee benefits. Beyond the moral obligation to treat employees fairly, there are strict legal mandates that require actuarial services to ensure compliance. Understanding these legal frameworks is…
Tahun 2025 menandai titik balik bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku mandatory membawa perubahan fundamental dalam bagaimana perusahaan melaporkan komitmen Environmental, Social, dan Governance (ESG) mereka. Namun, satu pertanyaan krusial sering…
Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kerja, terutama imbalan pasca kerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan manfaat pensiun. Kewajiban ini bukan hanya soal memenuhi peraturan ketenagakerjaan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mencatat dan mengelola…
Implementasi PSAK 24 imbalan kerja bukan sekadar pencatatan akuntansi biasa. Standar ini mensyaratkan penggunaan ilmu aktuaria untuk mengukur kewajiban imbalan pasca kerja dengan akurat. Dengan transisi penomoran baru ke PSAK 219 efektif 1 Januari 2024, peran aktuaris menjadi semakin kritikal…
Perhitungan aktuaria untuk imbalan kerja karyawan sering dianggap sebagai black box yang cukup rumit. Banyak praktisi keuangan dan HR hanya menerima angka final dari konsultan aktuaria tanpa benar-benar memahami bagaimana angka tersebut diperoleh. Padahal, memahami anatomi perhitungan ini sangat penting…
Sejak PSAK 219 berlaku efektif tahun 2024, perhitungan imbalan pasca kerja karyawan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dengan standar aktuaria profesional. Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah perusahaan sebaiknya menggunakan jasa aktuaris publik eksternal atau merekrut aktuaris internal? Keputusan…
Ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan program pensiun kepada karyawan, salah satu pilihan yang sering muncul adalah DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Namun, tidak semua orang tahu bahwa DPLK memiliki dua jenis program dengan karakteristik sangat berbeda: PPUKP dan PPIP. Memahami…
Dalam praktik aktuaria imbalan kerja berdasarkan PSAK 219, perhitungan kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak semata-mata soal angka—ia juga menyentuh dimensi keadilan yang sering terabaikan. Bayangkan Anda sudah bekerja 15 tahun di sebuah perusahaan. Tiba-tiba perusahaan diakuisisi oleh investor baru. Masa…
This comprehensive Chinese translation of actuarial technology in PSAK 219 employee benefits article enables our professional actuarial consulting services to effectively serve Chinese multinational corporations operating within Indonesia’s increasingly complex regulatory landscape. 技术 驱动 的 精算 新 纪元 随着 2024年…
Severance pay is a fundamental right for workers in Indonesia who experience employment termination, as regulated in employment regulations that have undergone significant changes since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The…