Dalam penerapan PSAK 219, salah satu area yang sering menimbulkan kebingungan adalah pemisahan komponen beban imbalan kerja di laporan laba rugi. Berbeda dengan standar sebelumnya yang lebih sederhana, PSAK 219 mengharuskan perusahaan untuk memisahkan beban imbalan pasti menjadi beberapa komponen…
Risiko inflasi pasca-pandemi telah menciptakan tantangan signifikan bagi perusahaan dalam mengelola program imbalan kerja. Ketika inflasi bergerak tidak menentu—dari 5% di satu tahun menjadi 2% di tahun berikutnya—asumsi aktuaria tetap menjadi kurang relevan dan berpotensi menciptakan gap besar antara proyeksi…
Mengapa investor Indonesia perlu memahami tren global? Dana pensiun global sedang mengalami transformasi fundamental yang akan berdampak pada industri keuangan Indonesia. Dengan total aset mencapai $67,16 triliun pada tahun 2025, perubahan strategi investasi dana pensiun internasional akan mempengaruhi aliran modal,…
Perhitungan imbalan pasca kerja bukan sekadar kewajiban administratif—ini cerminan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan di masa depan. Di sinilah PSAK 24 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24) berperan krusial sebagai fondasi perhitungan akurat dan transparan. Standar Perhitungan Imbalan Pasca Kerja PSAK…
PSAK 219 imbalan kerja memperketat requirement untuk program pensiun defined benefit. Finance Director kini wajib mencatat liabilitas perusahaan dalam bentuk Defined Benefit Obligation (DBO) yang dihitung dengan metode aktuaria kompleks. Angka ini bisa berubah drastis, naik 20-30% setiap tahun akibat…
Kebutuhan akan jasa aktuaria profesional sudah menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin memastikan compliance penuh terhadap regulasi imbalan kerja di Indonesia. PSAK 219 (revisi dari PSAK 24) mengatur employee benefits dengan requirement yang jauh lebih ketat. Untuk entitas yang menggunakan…
Indonesian companies face a complex web of legal requirements when it comes to employee benefits. Beyond the moral obligation to treat employees fairly, there are strict legal mandates that require actuarial services to ensure compliance. Understanding these legal frameworks is…
Tahun 2025 menandai titik balik bagi pelaporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku mandatory membawa perubahan fundamental dalam bagaimana perusahaan melaporkan komitmen Environmental, Social, dan Governance (ESG) mereka. Namun, satu pertanyaan krusial sering…
Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kerja, terutama imbalan pasca kerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan manfaat pensiun. Kewajiban ini bukan hanya soal memenuhi peraturan ketenagakerjaan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mencatat dan mengelola…
Implementasi PSAK 24 imbalan kerja bukan sekadar pencatatan akuntansi biasa. Standar ini mensyaratkan penggunaan ilmu aktuaria untuk mengukur kewajiban imbalan pasca kerja dengan akurat. Dengan transisi penomoran baru ke PSAK 219 efektif 1 Januari 2024, peran aktuaris menjadi semakin kritikal…